Karel H Susetyo

Liberalisme : Antara Kuasa dan Keadilan

Oleh : Karel H Susetyo

           ( Intelektual eceran, saat ini aktif di PDI Perjuangan)

 

Kita tahu bahwa liberalisme sebagai sebuah ideologi itu semata-mata dan selalu dikaitkan dengan individu atau individualisme, oleh para penentangnya. Sebuah Snapshot yang sinis malah terlalu jauh menariknya menjadi egoisme belaka ataupun gaya hidup kebebasan tanpa batas. Intinya secara sederhana paham liberal itu adalah paham yang tidak mempedulikan orang lain atau kepentingan masyarakat umum. Karena hanya bertumpu sepenuhnya justru pada individu. Pada sisi yang berlawanan, misalnya ideologi varian kiri seperti Marxisme menawarkan hal yang berbeda, justru terlalu menekankan pada aspek umum atau aspek masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah keadilan sosial. Oleh karenanya Marxisme kemudian dipahami dan dianggap tidak mendukung gagasan individualisme atau individuasi manusia. Marxisme pun dianggap tidak mendukung kebebasan manusia. Pertanyaannya sekarang adalah : terdapat anggapan bahwa Liberalisme itu tidak peduli pada kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Lalu sejauh mana kebenaran anggapan itu?

 

Sebenarnya kalau kita lihat dari aspek sejarah, tuduhan atau kritikan kaum Marxis yang menyatakan bahwa Liberalisme tidak sensitif pada keadilan itu tidak sepenuhnya benar meskipun bisa dimengerti dari aspek sejarahnya. Tidak sepenuhnya benar karena kalau kita lihat sejarah kelahiran Liberalisme atau tatanan Liberal itu justru lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama hak milik dari tirani monarki pada saat itu. Kita kan bicara tatanan Liberal Abad 17, terutama di Inggris. Waktu itu bagaimana kaum Liberal berusaha untuk menciptakan tatanan dalam bentuk rule of law, atau sistem yang konstitusional untuk melindungi hak-hak individu atau hak-hak warga dari tirani monarki, dari kesewenang-wenangan rejim kerajaan, dst. Jadi semangat dasar dari Liberalisme adalah anti ketidakadilan

 

Dan misalnya kita melihat salah satu pemikir utama dari Liberalisme, seperti John Locke. Sebagai seorang pemikir Liberal Inggris Abad 17, Ia menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pemerintahan adalah melindungi private proverty, yang sekarang kita terjemahkan sebagai hak milik. Tetapi harus kita ingat bahwa pengertian property saat itu, memiliki maksud bahwa tujuan negara itu bukanlah semata untuk menyelamatkan jiwa manusia sebagai klaim yang sering dipakai oleh Monarki Relijius. Monarki Relijius atau monarki berdasarkan agama menganggap bahwa pemerintahan itu tujuannya untuk menyelamatkan iman seseorang. Sehingga dengan demikian maka John Locke menganggap bahwa tujuan negara itu sangatlah sekuler: untuk menyelamatkan hak milik. Dan hak milik di sini mencakup hak-hak individu, hak personal, maupun hak politik. Dari situ kita bisa lihat bahwa Liberalisme itu pada dasarnya anti ketidakadilan. Sudah sepantasnyalah bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh kaum Marxis itu tidak sepenuhnya benar. Tetapi kalau kita lihat perjalanan Liberalisme, terutama di Eropa pada Abad 19, ini terkait dengan perdagangan dan kapitalisme, di tengah gemuruhnya Revolusi Industri yang tumbuh di Inggris ketika itu. Pada saat itu kelas pekerja betul-betul berada dalam tahap tereksploitasi. Jadi apa yang dikatakan kalangan sosialis sebagai ‘eksploitasi manusia atas manusia’ itu memang terjadi, sehingga kaitan antara Liberalisme, Kapitalisme dan penindasan itu sangat erat sekali. Akan tetapi  hubungan tersebut merupakan sebuah hubungan yang tidak niscaya. Karena di tempat lain seperti di Amerika, dimana Liberalisme tumbuh subur tetapi tidak terdapat eksploitasi manusia atas manusia seperti di Eropa. Hal kedua yang juga masuk akal kenapa kaum Marxis menuduh Liberalisme sebagai anti keadilan atau hanya berpihak pada kebebasan individu adalah karena Liberalisme dan Kapitalisme berhubungan erat dengan Imperialisme. Makanya kita dapat merujuk pada sejarah bangsa bahwa para Founding Fathers kita misalnya hampir semuanya Sosialis. Atau paling tidak mendalami pemikiran-pemikiran kiri. Karena hanya ideologi itulah satu-satunya alat yang saat itu tersedia untuk melawan Imperialisme. Padahal kalau kita lihat (juga) pada sejarah, maka kaum Liberal yang anti pada imperialisme itu sangatlah banyak sekali. Dimana Diderot, Voltaire, dan Adam Smith sendiri sangat anti terhadap Imperialisme. Artinya hubungan antara Liberalisme dan Imperialisme itu tidak niscaya. Kaum Liberal bisa sangat anti Imperialis, sebagaimana kaum Sosialis bisa sangat anti imperialis juga. Jadi ada faktor-faktor sejarah yang memang menjadikan kita memaklumi tuduhan bahwa Liberalisme itu seakan-akan tidak pernah sensitif terhadap rasa keadilan, itu bisa sangat dimengerti. Tetapi bukan berarti kemudian hal tersebut dapat menjadikan alat pembenaran, bahwa Liberalisme adalah ideologi yang berbasiskan pada individualisme dan berujung pada Free Fight Liberalism tanpa mengindahkan terwujudnya keadilan sosial.

 

Apabila kita berbicara mengenai aspek teoritis Liberalisme, sebenarnya perdebatan yang hangat dalam 40 tahun terakhir di kalangan kaum Liberal terutama di Amerika itu justru adalah masalah keadilan. Jadi bagaimana dan  seberapa jauh misalnya sebuah negara berperan dalam mengatur hak-hak individu. Karena inti utama dari Liberalisme adalah perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama hak milik, maka perdebatan mengenai keadilan pada kalangan Liberal adalah seberapa jauh negara itu berperan serta dalam persoalan ini hak- hak individu, dan kemudian itu menjadi pokok perdebatan yang menyita perhatian di dalam pemikiran politik liberal. Contoh yang bisa kita kemukakan di sini misalnya perdebatan seru antara mazhab John Rawls (Theory of Justice, 1971) dan mazhab Libertarian yang diprakarsai oleh Robert Nozick (Anarchy, State and Utopia,1974) dan Milton Friedman. Kaum Libertarian berpendapat bahwa tujuan utama atau yang pokok dari Liberalisme adalah perlindungan hak-hak individu dari agresi di luar individu (negara, masyarakat, dst). Karena itu konsep negara kaum Libertarian adalah apa yang disebut ”Minimal State”, negara minimal, atau sering juga disebut sebagai negara penjaga malam. Dalam arti semakin sedikit campur tangan negara terhadap kehidupan warga, itu semakin bagus (The best government is the least government). Sedangkan menurut Rawls, sebuah tatatan itu bisa dikatakan adil kalau memenuhi dua syarat. Pertama, tatanan itu harus menjamin agar setiap orang punya hak yang sama untuk merealisasikan potensi-potensi dirinya, memiliki hak yang sama dalam berserikat, berkumpul, berpendapat, dll. Dimana setiap manusia memiliki hak yang sama dalam hak politik maupun hak sipil. Kedua, ketidaksamaan itu dibolehkan asalkan yang diuntungkan adalah orang-orang yang terpinggirkan (the disadvantage). Kaum minoritas, marjinal, dst. Jadi menurut dia, sebuah tatanan disebut adil kalau memenuhi dua syarat itu. Jadi urutan pertama, tatanan itu harus menjamin semua orang (punya hak) untuk menikmati hak-hak sipil dan politik secara sama. Inti yang ingin saya kemukakan adalah bahwa dalam kubu liberal itu tema keadilan menjadi sangat penting, dan pokok persoalannya bukan dalam tataran yang sering dikemukakan oleh kaum Sosialis, bahwa keadilan itu adalah persamaan dalam hasil. Tapi keadilan itu adalah persamaan dalam hak. Masalahnya adalah seberapa jauh negara berperan atau turut serta dalam merealisasikan persamaan hak itu.

 

Jadi kalau kita simpulkan, dari segi sejarah saja Liberalisme lahir untuk melawan tatanan yang tidak adil (Monarki). Semangat Liberalisme justru anti terhadap tirani dan anti terhadap ketidakadilan. Sedangkan hubungan Liberalisme dan penindasan, liberalisme dan imperialisme itu tidak niscaya. Terakhir, kaum Liberal akhir-akhir ini  justru terus berdebat dan bergulat mengenai topik keadilan. Jadi, mungkinkah kita masih menyematkan Liberalisme sebagai ideologi yang berujung pada ketidak adilan? Ataupun ideologi yang menyerukan pada kebebasan tanpa kendali?

 

Jika memang yang anda inginkan adalah Liberalisme, maka janganlah memilih ideologi lain yang ikut-ikutan menerapkan gagasan Liberal, tetapi merujuklah pada Liberalisme yang sesungguhnya

                                                                                             (Frits Bolkestein, 1997)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s